KERJA SAMA TP-PKK KEC. V KOTO TIMUR DNGAN PNPM-MPD KEC. VKOTO TIMUR

EKPOSE KERJA SAMA TP-PKK KEC. V KOTO TIMUR DNGAN PNPM-MPD KEC. VKOTO TIMUR

                                     

BAB  I

PENDAHULUAN

1.            LATAR BELAKANG

Gerakan PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan untuk dapat mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri.
Gerakan PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang mekanismenya dikelola dan dilaksanakan secara berjenjang, dari tingkat terbawah (Korong Nagari Dan kecamatan), hingga pusat. Laporan berkala dan berjenjang sangat diperlukan untuk tercapainya tertib administrasi.
Mekanisme kerja Gerakan PKK bersifat herarkis dan koordinatif, konsultatif, universal dan independen dari pusat sampai dengan Kelurahan.
Satu hal penting untuk selalu mengusahakan peningkatan SDM kader, agar mengelola gerakan PKK dengan profesional, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku perencana, pelaksana dan pengendali, sebagai motivator dan penggerak, agar 10 Program Pokok PKK dapat terlaksana dengan lancar.
Salah satu kunci keberhasilan adalah melalui kegiatan tertib administrasi, termasuk pencatatan, data yang akurat dan pelaporan berjenjang, sehingga menjadi pola dasar kebijakan dalam penyusunan program kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran.
Untuk keberhasilan dan kelancaran dalam mewujudkan tujuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu terwujudnya keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri dengan memiliki ketahanan dalam keluarga, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu mari kita tingkatkan koordinasi dengan mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain.

2.  MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan Pelaporan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK adalah :

1. Memberikan gambaran sejauh mana kegiatan yang telah di laksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan V Koto Timur baik yang tertera dalam Program maupun di luar Program ;
2. Sebagai masukan bagi program-program yang masih  memerlukan tindak lanjut ;
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK yang telah dilaksanakan di Kecamatan V Koto Timur.

 
3.  LANDASAN

1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daerah
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
5.  Keputusan Rakernas II PKK Nomor : 01/Rakernas PKK II/Tahun 1984 tentang Penyeragaman Struktur Organisasi
6. Keputusan Rakernas V PKK Nomor 02/KEP/Rakernas/V/PKK/IV/98 tentang Pedoman Pengelolaan Gerakan PKK

4.  KELEMBAGAAN GERAKAN PKK

Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.


Misi

1.  Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK dan perumahan serta Tata Laksana Rumah Tangga yang sehat.
4.  Meningkatkan derajat kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup serta pembiasaan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
5. Meningkatkan Pengelolaan Gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
6. meningkatkan partisipasi perempuan dengan membangun sinergisitas pengelolaan dana bergulir (SPP) dan kegiatan lainnya dengan mendayagunakan Tim Penggerak PKK secara berjenjang melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok perempuan di perdesaan.
7.  Menyalurkan aspirasi perempuan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
8. Melembagakan pengelolaan dana bergulir secara partisipatif dengan pendekatan kerjasama antar kelembagaan kemasyarakatan di perdesaan.

BAB II

KEADAAN DAN PERMASALAHAN

A.      INPUT
          1.  PROFIL KECAMATAN V KOTO TIMUR



a)  PROFIL KECAMATAN V KOTO TIMUR

Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Program Direktorat Jendral penyiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi 2003 bahwa ketinggian daerah Kecamatan V koto Timur berada pada 100 – 200 m dpl, dengan suhu berkisar 25 °C sampai dengan 30 °C Iklim sedang, permukaan tanah umumnya dataran, berbukit-bukit dan berlembah.
Secara Administratif Kecamatan V Koto Timur berbatasan dengan :

• - Sebelah Utara     : Kecamatan Malalak Kabupaten Agam
• - Sebelah Selatan    : Kota Pariaman
• - Sebelah Timur    : Nagari Koto Dalam / Lurah Ampalu / Kec. V Koto Sei. Sariak
• - Sebelah Barat    : Nagari Cimapago Kec. Kp. Dalam

Secara Administratif Luas Kecamatan V Koto Timur  adalah . 64,80 km2 yang terdiri dari 3 Nagari dan 28 Korong. Secara geografis Kecamatan V Koto Timur pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah Perkebunan dan perdagangan karena posisi strategisnya berada pada pusat Kecamatan V Koto Timur dan tidak jauh dari Kota Pariaman


b).Profil Tim Penggerak PKK Kecamatan V Koto Timur Kecamatan Tembalang terdiri dari 15 orang dengan susunan sebagai berikut :           

1. Plt Ketua                       : Nurtini, SE
2. Wakil Ketua                  : Ny. DEfnifias Arlis
3. Sekretaris                      : Ny. Bujang Sartika
4. Wk. Sekretaris  I           : Silva Yeni, SE
5. Wk. Sekretaris II           : Oktavera
6. Bendahara                     : Irma Yulia, SE
7. Wk. Bendahara             : Ny. Nova
8. Ketua Pokja I                : Ny. Suherma Syafnil
9. Wk. Ketua Pokja I        : Zulbaida
10. Ketua Pokja II              : Ny. Ermaniar Syafrizal
11. Wk. Ketua Pokja II      : Adinar
12. Ketua Pokja III            : Ny. Jusnimar Arifnal
13. Wk. Ketua Pokja III    : Harmida
14. Ketua Pokja IV            : Ny. Zul
15. Wk. Ketua Pokja IV    : Zuriati, S.Sos

    
2.      Permasalahan Yang Dihadapi

1. Pendataan dari  tingkat Dasawisma belum seluruhnya  dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu hal ini lebih di sebabkan  :
2. Ketiadaan kader baik dari segi kuantitas maupun kualitas
3. Terjadinya krisis ekonomi yang mengharuskan  para kader lebih memprioritaskan kepentingan keluarga dengan mencari tambahan penghasilan  untuk menopang kebutuhan keluarga.
4. Masih rendahnya pengetahuan warga masyarakat tentang arti pentingnya PKK sebagai sebuah organisasi  Perberdayaan Masyarakat, Sehingga informasi yang harus disampaikan pada tingkat bawah memerlukan waktu dan kesabaran yang tinggi.
5. Ditinjau dari segi mata pencaharian penduduk asli masyarakat Kecamatan V Koto Timur berprofesi sebagai Petani  dan  Buruh, dengan demikian tingkat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara swadaya dalam turut mensukseskan program PKK masih amat rendah.

BAB III 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A.  FAKTOR KEKUATAN
Dengan adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pelaksanaan kegiatan PKK di Kecamatan V Koto Timur berjalan lancar. Dukungan dan bantuan tersebut di peroleh dari :

1. Petunjuk dan Bimbingan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman
2. Kerjasama PNPM-MPd dengan Tim Pengerak PKK Khusunya di Kegiatan SPP
3. Dinas Instansi terkait
4. Bantuan APBD
5. Adanya Pedoman administrasi  pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

B.FAKTOR KELEMAHAN
Kurang tertibnya administrasi dan seringnya terjadi keterlambatan pengiriman data disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut :

1. Luasnya  Wilayah di Kecamatan V koto Timur
2. Kurangnya kemampuan pengurus dalam pengelolaan administrasi.
3. Kurangnya koordinasi anatara  Kader di Kelompok PKK.
4. Kurangnya pemahaman kader dalam pengelolaan pengisian administrasi di sebabkan  banyaknya Jumlah Buku administrasi.
5.  Kurangnya motivasi terhadap pengelolaan  administrasi, motivasi sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan pengurus dalam pengelolaan administrasi yang tertib, tepat, cepat dan akurat.
6.  Tingkat  pendidikan yang bervariasi
7. Kurangnya sarana prasarana yang memadai   

  C.       FAKTOR PELUANG
Pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK  di wilayah Kecamatan V Koto Timur memerlukan  hal – hal yang di perlukan dalam pengelolaan administrasi  sebagai berikut :

1. Adanya  motivasi  kader PKK di semua tingkatan dalam hal pengelolaan administrasi yang tertib
2.  Adanya  perhatian terhadap kader di semua tingkatan
3. Adanya  Sumber Daya Manusia /  pendidikan, keterampilan  Kader di semua  tingkatan  dengan mengadakan kursus dan Pelatihan.
4.  Tersedianya Sarana prasarana yang memadai.
5.  Adanya kerjasama dengan  PNPM-MPd dengan Tim Pengerak PKK Kecamatan Dan      Nagari

D.       FAKTOR TANTANGAN
Untuk dapat mewujudkan Pengelolaan 10 Program pokok yang tertib dan lancar  diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Semua kader di semua tingkatan dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan administrasi 10 Program Pokok PKK
2. Terwujudnya koordinasi antara  Kader PKK  di semua Tingkatan  dalam pengelolaan administrasi  kegiatan 10 Program Pokok PKK Tingginya motivasi kader PKK sangat berpengaruh terhadap kemampuan  dalam  pengelolaan administrasi kegiatan 10 Program Pokok PKK  yang tertib, tepat, cepat dan akurat. Wujud tingginya motivasi ini dapat di lihat atau tercermin pada :

• Administrasi yang di   kerjakan secara rutin, tepat waktu dan benar
• Timbulnya kreativitas dalam pengelolaan administrasi. 
•  Sebagian besar warga KECAMATAN V KOTO TIMURmengapresiasi dengan baik adanya program SIM PKK sebagai pendataan yang mempermudah kerja mereka. 

 BAB IV

Kerja Sama TP-PKK Kec. V Koto Timur Dengan PNPM-MPd

A.   Latar Belakang
Pengelolaan dana bergulir dengan skala kecil (microcredit) melalui program pemberdayaan masyarakat dengan jumlah pemanfaat yang cukup besar memerlukan langkah-langkah pendekatan yang terpadu dan terintegrasi dengan membangunan jaringan kerjasama antar kelembagaan yang telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pelibatan kelembagaan kemasyarakatan dalam kegiatan dana bergulir bertujuan disamping terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat pemanfaat dana bergulir juga akan terjadi pembelajaran bagi masyarakat secara bersama-sama untuk mencari alternatif dalam penyelesaian masalah untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersama pula.

Pengalaman pengelolaan dana bergulir dalam bentuk penambahan modal bagi kelompok perempuan yang dimulai semenjak tahun 2003 di PNPM Mandiri Perdesaan dengan mengalokasikan 10% dari dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan selanjutnya ditingkatkan menjadi 25% dari BLM karena pelaksanaan kegiatan SPP yang dilakukan oleh kelompok perempuan dinilai sangat baik. Penyerapan secara maksimal alokasi dana bergulir melalui SPP setiap tahunnya serta dengan tingkat pengembalian dari kelompok perempuan yang tinngi pula menyebabkan akumulasi modal yang sangat besar terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Namun, perkembangan modal yang cukup besar dalam setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan perkembangan kelompok perempuan sebagai sasaran penerima bantuan dalam bentuk SPP ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini menyebabkan banyaknya penumpukan modal UPK. Kecendrungan lainnya karena keterbatasan jumlah pengurus dan jangkauan UPK dalaan m melakukan pengendalian, pengawasan pembinaan menyebabkan terjadinya peningkatan tunggakan atau permasalahan pengembalian, bahkan beberapa UPK juga menghadapi permasalahan penyalahgunaan dana oleh pengurus-pengurus kelompok SPP yang dibinanya.

Selain pengelolaan dana bergulir, kecendrungan lainnya adalah tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang menurun setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Khusus Perempuan (MKPR) yang seharusnya menjadi wadah dan sarana untuk menyalurkan aspirasi perempuan tidak dijalankan dengan optimal. Pelaksanaan MKPR yang sering digabung dengan Musyawarah Desa Perencanaan (MD-Perencanaan) yang juga dihadiri selain kaum perempuan membuat usulan perempuan banyak yang terintervensi yang menyebabkan hak-hak perempuan terabaikan. Hal ini bisa dilihat dengan menurunya jumlah kegiatan yang diusulkan perempuan baik untuk kegiatan SPP maupun untuk kegiatan non SPP.
Melihat fenomena di atas perlu dilakukan langkah-langkah strategis dengan mendorong kembali partisipasi perempuan untuk memperjuangkan aspirasi dan hak-haknya dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Upaya mewujudkan partisipasi tersebut dilakukan dengan membuka jaringan kerjasama dengan kelembagaan kemasyarakatan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) secara berjenjang yang selama ini eksis dalam pembinaan kelompok perempuan. Bentuk kerjasama dirancang untuk melibatkan seluruh unsur PKK pada setiap tahapan dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tanpa melanggar aturan-aturan di PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri. 

B.    Maksud
Adapun maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan Tim Penggerak PKK adalah dalam meningkatkan partisipasi perempuan dengan membangun sinergisitas pengelolaan dana bergulir (SPP) dan kegiatan lainnya dengan mendayagunakan Tim Penggerak PKK secara berjenjang melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok perempuan di perdesaan.

C.  Tujuan
1)   Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama PNPM Mandiri Perdesaan dengan Tim Penggerak PKK adalah peningkatan keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan secara mandiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan. 

2)   Tujuan Khusus

1. Meningkatnya keterpaduan antar program dan kegiatan terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Menyalurkan aspirasi perempuan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Melembagakan pengelolaan dana bergulir secara partisipatif dengan pendekatan kerjasama antar kelembagaan kemasyarakatan di perdesaan.
4.  Membangun jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan terutama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan dengan Tim Penggerak PKK ditingkat Nagari/Desa dan Kecamatan.
5.  Mengembangkan pendekatan kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelibatan perempuan dalam pembangunan.

D.  Keluaran Kerjasama dengan Tim Penggerak PKK
       Keluaran yang diharapkan dari kerjasama PNPM Mandiri Perdesaan dengan Tim Penggerak PKK sebagai berikut:

1. Terjadinya keterpaduan kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama kegiatan pemberdayaan kaum perempuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kaum perempuan dan peningkatan ekonomi rumah tangga di perdesaan.
2. Terjalinnya kerjasama antara kelembagaan kemasyarakatan di perdesaan dalam rangka pengelolaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Menigkatkan peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui partisipasi perempuan.
4. Terwujudnya nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu potensi peningkatan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan dan melembagakan pembangunan partisipatif.

E.   Prinsip Kerjasama  dengan Tim Penggerak PKK
Adapun prinsip dari kerjasama PNPM Mandiri Perdesaan dengan Tim Penggerak PKK, di samping tetap memgunakan dan menjunjung nilai-nilai yang terkandung pada prinsip PNPM Mandiri Perdesaan sebagai dasar berpijak untuk mengambil keputusan dan pelaksanaan juga perlu ditambah dengan nilai-nilai sebagai berikut:

1.  Keterpaduan Melalui bentuk-bentuk kerjasama antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Tim Penggerak PKK akan terjalin keterpaduan kegiatan antara kedua belah pihak terutama kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Kebersamaan Dengan melibatkan Tim Penggerak PKK beserat unsur-unsur PKK maka akan terjadi kerjasama dengan mewujudkan kegiatan bersama terutama dalam pendampingan dan pembinaan kegiatan perempuan
3.  Efektif Kejasama dengan Tim Penggerak PKK diharapkan kegiatan PNPM mandiri Perdesaan akan lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan terutama yang berkaitan dengan kegiatan perempuan dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.
4. Efisien Kegiatan kerjasama ini diharapkan tidak akan menambah proses dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan bahkan dengan kerjasama ini diharapkan akan mempermudah proses pendampingan dan pembinaan kegiatan perempuan.

F.    Sasaran Khusus Kerjasama  dengan Tim Penggerak PKK
       Sasaran kerjasama antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Tim Penggerak PKK adalah sebagai berikut:

1. Lokasi sasaran kerjasama.Sasaran kerjasama antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Tim Penggerak PKK adalah seluruh lokasi kecamatan penerima bantuan yang tidak termasuk kecamatan yang dikategorikan kecamatan potensi masalah atau kecamatan bermasalah.
2.  Tim Penggerak PKK Tim Penggerak PKK sebagai pelaku utama dalam kegiatan kerjasama ini berada ditingkat nagari dan kecamatan. Ditingkat nagari Tim Penggerak PKK sebagai pembina kegiatan perempuan di nagari dan bisa bergabung sebagai bidang di TPK Nagari. Sedangkan ditingkat kecamatan Tim Penggerak diharapkan terlibat dari pembinaan dan kegiatan verfikasi kelayakan usulan perempuan yang ditujukan untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan.
3.  Kader PKK Melibatkan kader perempuan yang berasal dari kader PKK untuk dijadikan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang befungsi sebagai kader pemberdayaan maupun kader teknis PNPM mandiri Perdesaan.
4. Kelompok Simpan Pinjam Kelompok simpan pinjam perempuan penerima manfaat PNPM Mandiri Perempuan yang merupakan kelompok binaan dari PKK seperti kelompok UP2K-PKK, Dasawisma serta kelompok binaan lainnya.

G.   Bentuk-bentuk Kerjasama

Kader Pemberdayaan Msyarakat (KPM) sebagai perpanjangan jalur fungsional pada PNPM Mandiri Perdesan berasal dari masyarakat yang bertugas dan bertangung jawab dalam melakukan fasilitasi dan penggalian gagasan di kelompok masyarakat. Pada Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan setiap desa/jorong harus meliliki sekurangnya 3 (tiga) orang KPM dengan posisi 2 (dua) orang Kader Pemberdayaan dan 1 (satu) orang Kader Teknis.
Kader pemberdayaan diwajibkan minimal satu orang adalah perempuan dan apabila tidak menemukan kader laki-laki kedua kader pemberdayaan tadi bisa berasal dari perempuan. Untuk kader teknis bisa berasal dari perempuan atau berasal dari laki-laki.
Dalam kerjasama ini diharapkan KPM yang perempuan baik untuk KPM Pemberdayaan ataupun KPM teknis berasal dari Kader PKK yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan PNPM Mandiri Perdesaan.

 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan gerakan PKK dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh semua pihak dengan di sertai semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi diantara semua pengurus dan kader- kader PKK .
Gerakan PKK dengan 10 Program Pokok PKK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan manfaatnya telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Sasaran gerakan PKK adalah keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat, keluarga mempunyai peranan penting dalam pembangunan khususnya dalam peningkatan mutu sumber daya manusia.
    Dalam gerakan PKK,  kegiatan pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab seorang kader selain kegiatan pembinaan dan penggerakan. Namun di dalam kenyataannya kegiatan pencatatan dan pelaporan tidak dapat berjalan seperti yang di harapkan, hal ini disebabkan tingkat pendidikan kader yang bervariasi.
Maka untuk meningkatkan kualitas gerakan PKK, perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan dan peningkatan mutu kader secara berkesinambungan dan menyeluruh.

BAB VI

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan 10 Program Pokok PKK tahun 2013 Kecamatan V Koto Timur kami laporkan dalam rangka pelaksanaan  Evaluasi PKK Tahun 2013.
Kami menyadari bahwa dalam rangka pembuatan laporan ini masih banyak kekurangan maupun kekeliruan, untuk itu  bimbingan dan petunjuk dari Ibu Ketua  TP.PKK sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam pembuatan laporan yang akan datang.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu  di dalam pelaksanan kegiatan PKK di Kecamatan V Koto Timur.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rakhmat dan Ridho-Nya  bagi kita semua dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Keluarga di Kota Semarang pada umumnya dan di Kecamatan V Koto Timur pada khususnya.




  V Koto Timur,  10  Juni  2013


Nurtini, Se
Ketua TP-PKK Kec. V koto Tumur