2017 ~ PALITO PIAMAN

Kamis, 19 Oktober 2017

FDS PKH SOLUSI MERUBAH PERILAKU DAN POLA PIKIR KELUARGA KURANG MAMPU DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

02.49 palito

FDS PKH SOLUSI MERUBAH PERILAKU DAN POLA PIKIR KELUARGA KURANG MAMPU DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

V Koto Timur, Program keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu Program unggulan dari Pemerintah melalui Kemetrian Sosial Repoblik Indonesi yang pertamakali diluncurkan padan Juni 2007 lalu dan Khusunya dikabupaten Padang Pariaman Mulai Masuk PKH ini Tahun 2013 Yang mana ditahun itu Baru 12 Kecamatan yang baru direalisasikan dan sisanya 5 Kecamatan Lagi ditahun 2015,target dari PKH ini adalah pengentasan kemiskinan yang sasaranya adalah keluarga Kurang Mampu.

dalam PKh ini dilaksanakan Pertemuan kelompok yang dijalankan secara rutin berdampak pada kedekatan emosional antara pendamping dan peserta PKH. Hal tersebut merupakan celah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas diri peserta PKH selaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam setiap pertemuan kelompok disampaikan informasi terkait kepesertaan PKH dan lebih luas sebagai proses pembelajaran oleh pendamping.

Pendamping menunjukkan pengabdian mereka sebagai Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS). Tidak hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendamping PKH akan tetapi mampu mengoptimalkan pelayanan lain yang bernada panggilan kemanusiaan. Termasuk mengajak peserta PKH untuk berdiskusi kemudian percaya diri dan berani menyampaikan pendapat dalam sebuah forum. Disinilah peran pendamping sebagai agen perubahan.

Familly Development Session (FDS) adalah proses pembelajaran dengan menyampaikan dan membahas informasi praktis dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Menggunakan metode blended learning yaitu memanfaatkan media video animasi, proses diskusi dan dialog antar peserta dan narasumber yang kompeten, maka FDS dirasa mampu menjadi formula demi peningkatan kapasitas diri peserta PKH dalam mengubah Prilaku dari keluarga Penerima Manfaat Itu sendiri.

Kegiatan ini diharapkan membuka kesempatan bagi peserta PKH untuk mengaktualisasikan diri, meningkatkan pengetahuan, serta tumbuh kepercayaan diri pada peserta PKH sehingga lebih lanjut berdampak pada masa depan anak-anak dan keluarga mereka.

Pertemuan peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan rutin oleh pendamping PKH sangat bermanfaat bagi peserta. Peserta diajarkan dan dibekali oleh pendamping tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, cara mengasuh anak dan lain sebagainya.

Jika bantuan yang diterima oleh peserta mengintervensi pengeluaran peserta, verifikasi menyiapkan Sumber Daya manusia ART peserta PKH. Maka Familiy Development Sesion (FDS) diharapkan merubah perilaku dan pola pikir peserta itu sendiri. Perubahan pola pikir peserta diharapkan dapat mengangkat peserta dari kemisikinan. Dengan Pertemauan Peningkatan Kemampuan Kelaurga/ FDS peserta tidak saja diberi ilmu oleh pendamping tapi juga motivasi.

Pelaksanaan FDS disesuaikan dengan dengan kegiatan pertemuan kelompok dengan tidak membebankan peserta. Untuk itu perlu kesepakatan bersama antara pendamping dan peserta dalam menentukan jadwal akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas pelaksanaan FDS.

Setiap kelompok diskusi dilakukan oleh 1 pendamping terhadap 15-20 rumah tangga anggota PKH yang tinggal berdekatan. Waktu dan lokasi pertemuan disepakati antara pendamping dan peserta PKH, dengan prinsip tidak membebankan Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Materi Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) itu Sendiri Terdiri Dari :

1. Kesehatan:

Pelayanan Ibu Hamil dan bersalin

Pelayanan Ibu Nifas dan menyusui

Pelayanan Bayi dan Remaja

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS)

2. Pendidikan

Menjadi Orangtua hebat

Memahami perlilaku dan belajar anak usia dini

Meningkatkan perilaku baik anak

Bermain sebagai cara anak belajar

Meningkatkan kemampuan bahasa anak

Membantu anak sukses di sekolah

3. Ekonomi

Pengelolaan keuangan keluarga

Tabungan dan Kredit

Usaha Mikro Kecil dan menengah

Kewirausahaan

Pemasaran

4. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak

Hak Anak termasuk Anak berkebutuhan Khusus

Mencegah kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan ibu

Pendamping sudah dibekali selama Bimtek FDS dan sudah lama mendampingi peserta dikecamatan dampingannya masing- masing. Dengan demikian pendamping mempunyai cara tersendiri dalam pelaksanaan maupun metode yang tepat terkait pelaksanaan FDS. Pelaksanaan FDS dilaksanakan secara rutin Oleh pendamping sama seperti Verifikasi awalnya peserta ke sekolah dan posyandu karena takut bantuannya dipotong, setelah beberapa tahun pelaksanaan PKH timbul kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan, FDS pun demikian kehadiran peserta yang diutamakan. Dengan sendirinya rutinitas FDS akan merubah perilaku dan pola pikir mereka.

Pelaksanaan FDS/ Peretemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Setiap sesi dilaksanakan satu kali dalam satu bulan dengan durasi 2 sampai 2,5 Jam. Kegiatan dilakukan secara interaktif-partisipatif (tidak satu arah) , dimulai dengan pembukaan, ulasan materi sebelumnya, serta penyampaian materi dan tanya jawab.

(Erik Eksrada, S.Pdi Pendamping PKH Kec. V Koto Timur)

Bagaimana Cara Memulai Bisnis di Usia Muda?

02.19

Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang ingin memiliki sebuah usaha, bagaimana cara memulai bisnis?? Bisa tidak memulai usaha di usia muda?
Sebetulnya cara untuk memulai suatu usaha sangatlah mudah dan gratis tanpa biaya sedikitpun. Syaratnya hanya satu, mulailah dengan memiliki sebuah MIMPI. Karena dengan bermimpi kamu dapat menciptakan ide bisnis yang luar biasa, hingga akhirnya ide bisnis tersebut diolah menjadi sebuah peluang usaha baru yang menguntungkan.
Bermodal dengan ide bisnis dari sebuah mimpi besar yang dimiliki, tahapan selanjutnya memulai usaha dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menentukan gagasan bisnis yang segera bisa kamu kembangkan.

Sebaiknya sesuaikan usaha yang akan dibuka dengan kemampuan, minat atau bakat yang kamu miliki, namun tanpa meninggalkan faktor peluang pasar yang ada pada masyarakat. Banyaknya pengusaha sukses, karena mereka memilih bidang usaha yang mereka sukai. Sehingga kita akan selalu berusaha mengembangkan bisnis yang kita miliki, dengan perasaan senang hati tanpa ada kejenuhan ataupun rasa bosan yang sering muncul. Selain itu dapat juga memulai usaha baru yang belum pernah ada di pasaran sehingga terkesan unik dan menarik, atau membuka usaha yang telah banyak dipasaran namun memiliki peluang pasar yang masih besar.

Buatlah visi dan misi usaha yang jelas, meski kamu masih kelas pemula.

Sebuah usaha harus memiliki visi serta misi yang jelas, sehingga tujuan dan langkah usaha tersebut dapat terkonsep dengan baik guna menunjang pengembangan usaha yang dibangun. Sekecil apapun usaha yang kamu miliki, namun adanya tujuan usaha mempengaruhi kinerja serta hasil usaha yang akan diperoleh.

Sebagus apapun ide bisnis yang kamu miliki, tak akan jadi sesuatu jika tanpa adanya action.

Sebaik apapun ide bisnis yang kita miliki, tidak akan pernah menjadi usaha yang sukses jika kita tidak segera bertindak. Mulailah usaha yang kamu rencanakan dengan penuh keyakinan dan ketekunan, karena menjalankan sebuah usaha hingga mencapai kesuksesan membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang dengan kerja keras yang harus dijalankan.

Selalu belajar, lakukan pengamatan di sekitar, tiru yang baik dan tambahkan sesuatu yang unik.

Amati pengusaha yang telah sukses dengan bidang yang sama dengan kita, bila usaha kita tergolong baru amatilah strategi manajemen yang mereka gunakan. Hal penting lainnya yaitu perdalam pengetahuan mengenai semua hal yang berhubungan dengan bisnis yang kita jalankan, agar produk kita bisa lebih inovatif.

Hadapi, hayati serta nikmati setiap hambatan atau kegagalan yang kamu temui di tengah jalan.

Membangun sebuah usaha hingga sukses tentu butuh proses, adanya hambatan serta resiko kegagalan hampir selalu membayangi setiap usaha. Untuk itu sebaiknya kita harus selalu berpikiran positif terhadap hambatan serta kegagalan yang ada, karena dalam tiap kesulitan akan ada kemudahan jika kita mau bekerja keras. Tanpa kita sadari, dalam keadaan terdesak kreativitas seseorang akan meningkat untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Oleh karena itu, hadapi, hayati serta nikmati hambatan usaha karena akan menguatkan mental usaha kita dan menambah kemampuan kita dalam membangun usaha.
Kunci kesuksesan memulai sebuah bisnis adalah berani menjadikan mimpi kita menjadi ide bisnis yang nyata. Jangan pernah takut gagal dalam memulai bisnis, karena setiap kegagalan akan memberikan pelajaran berharga bagi langkah bisnismu. Semoga bermanfaat dan salam sukses.

Erike

10 Pertanyaan yang Perlu Dijawab Sebelum Merintis Sebuah Perusahaan

02.13

Ada banyak rencana yang ingin direalisasikan saat memiliki keinginan untuk terjun ke dunia bisnis. Namun, kenyataannya tidak semudah yang dipikirkan. Tentu akan ada banyak sekali tantangan menghadang bisnis Anda. Dibutuhkan tekad, keberanian, dan kerja keras dalam membangun bisnis, bahkan bisnis terkecil sekalipun.

Menjalankan bisnis dan membuka perusahaan baru menjadi langkah yang dipilih orang-orang yang mulai bosan menjadi karyawan. Tidak peduli seberapa mahir Anda dalam bidang tersebut, mendirikan perusahaan tetap harus dilakukan dengan terencana dan penuh pertimbangan. Jangan sampai Anda membuka perusahaan yang umurnya hanya beberapa pekan. Terlebih Anda sampai menyerah karena gagal menjalankan perusahaan.

Berbagai hal patut Anda dipertimbangkan sejak awal agar perusahaan bisa lahir dan bertumbuh dengan maksimal sesuai dengan rencana. Bukan hanya itu saja. Anda tentu mengharapkan sejumlah keuntungan atas bisnis yang Anda jalankan, bukan? Pertanyaan-pertanyaan berikut ini wajib Anda pahami sebelum memutuskan untuk mendirikan perusahaan.

1. Apakah Ini Perusahaan Pertama Anda?

Memulai Membangun Perusahaan Pertama via saudebusiness.com

Jika ya, benar kiranya Anda belum memiliki pengalaman soal mendirikan perusahaan. Sebaliknya, jika ternyata Anda pernah mendirikan perusahaan sebelumnya, langkah Anda untuk mendirikan perusahaan baru tentu akan jauh lebih mudah. Terlebih jika ternyata Anda sukses dalam membangun perusahaan sebelumnya.

Bagi Anda yang baru pertama kali, ada banyak hal yang mesti dipersiapkan sebagai awalan dalam membangun perusahaan. Pertama-tama yang perlu Anda miliki adalah modal, baik uang maupun mental. Kemudian rencana yang disusun dengan penuh perhitungan. Lalu jaringan koneksi (networking) yang bisa membantu kelancaran bisnis Anda.

2. Apakah Anda Yakin Ingin Menjadi Entrepreneur?

Pastikan Tekad Jika Ingin Menjadi Entrepreneur via techpilotfund.com.au

Memiliki jiwa bisnis bisa diartikan memiliki sejumlah kemampuan yang cukup baik dalam menghadapi berbagai kendala di perusahaan. Artinya, Anda paham benar bagaimana bertindak saat ada masalah dan mengembangkan perusahaan dengan berbagai cara yang tepat. Semua kemampuan Anda dapat terserap dengan baik di sana.

Namun, jika ternyata Anda memiliki keraguan/ketakutan dan tidak mau mengambil risiko demi perusahaan, besar kemungkinan Anda bukan seorang entrepreneur. Akan lebih cocok bagi Anda untuk bekerja dengan orang sebagai karyawan yang diberi gaji tiap bulan.

3. Seberapa Paham Anda pada Bisnis yang Akan Dirintis?

Banyak yang Perlu Dipahami Jika Ingin Merintis Perusahaan via sweda.org.uk

Jika berminat pada bidang yang Anda jadikan sebagai bisnis, itu adalah pertanda yang baik dalam memulai bisnis. Sayangnya, hal tersebut kurang dari cukup. Sebab dalam membangun bisnis, Anda akan membutuhkan pemahaman, pengetahuan, dan keahlian yang mumpuni untuk mengelolanya. Semua itulah yang akan membantu Anda untuk tetap bisa bertahan. Apalagi bila suatu saat minat Anda berkurang pada bidang tersebut.

4. Seberapa Paham Orang-Orang Terdekat Anda pada Bisnis Tersebut?

Ceritakan kepada Orang-Orang yang Terpercaya via mtm.ginfo-edu.org

Ketika memiliki ide untuk merintis perusahaan, Anda mungkin akan menceritakannya pada orang-orang terdekat. Anda pun mengharapkan feedback atas ide yang Anda punya. Adalah menguntungkan jika mereka memang memahami bisnis yang ingin Anda bangun. Anda bisa mendapatkan feedback yang jujur dan membangun. Bukan hanya sekadar pujian belaka atas semua rencana tersebut.

5. Bisakah Anda Menjalankannya pada Jalur yang Benar?

Jangan Sampai Salah Kelola via fastcompany.com

Dalam memulai bisnis, Anda harus memiliki kemampuan untuk melihat peluang bisnis yang mungkin Anda raih pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, Anda harus dapat melihat apakah bisnis yang Anda jalankan berada di jalur yang benar yang dapat mengantarkan diri menuju kesuksesan atau tidak. Penguasaan yang baik terhadap bisnis yang Anda geluti akan membantu Anda untuk menemukan jalur yang paling tepat untuk mengembangkan bisnis Anda.

6. Apa yang Ingin Anda Capai?

Tujuan Utama dari Merintis Bisnis adalah Kesukesan via cariereonline.ro

Apa pun bisnis yang akan didirikan nanti, Anda wajib memiliki tujuan yang jelas atas bisnis tersebut. Hal ini akan sangat berhubungan dengan bidang/jenis bisnis yang akan Anda jalankan. Sebab Anda bisa menentukan pencapaian yang Anda inginkan pada masa yang akan datang. Jika Anda tidak memiliki tujuan, lalu bagaimana Anda akan menjalankan perusahaan tersebut dengan baik?

7. Seberapa Paham Anda Akan Kesulitan yang Mungkin Dihadapi?

Menjalankan Perusahaan Baru Bukan Perkara Mudah via suggest-keywords.com

Menjalankan bisnis tentu harus dibarengi dengan perencanaan. Anda akan menuangkan semua keinginan Anda atas bisnis tersebut. Bukan hanya rencana semata, melainkan berbagai kesulitan yang mungkin terjadi juga harus Anda perhitungkan di dalamnya. Anda bisa mengambil berbagai langkah antisipasi yang baik sejak awal. Bisnis pada dasarnya memiliki risiko dan ketidakpastian di dalamnya sehingga penting bagi Anda untuk memahami hal ini sejak awal.

8. Bekerja Sendiri atau Bersama Orang Lain?

Kerja Bersama via cnlassociation.org

Sebagian orang akan lebih senang ketika bekerja bersama orang lain. Namun, sebagian lainnya justru akan lebih menikmati kemandiriannya dengan cara bekerja seorang diri. Hal ini bisa menunjukkan cara Anda menangani bisnis tersebut pada masa yang akan datang.

9. Pekerjaan dengan Gaji Tinggi atau Menjalankan Bisnis Sendiri?

Menjalankan Bisnis via patgarnerblog.com

Untuk sebagian orang, ini mungkin menjadi pilihan yang sangat sulit. Namun, jika memang memiliki jiwa entrepreneur sudah tertanam di dalam diri, bisa dipastikan Anda akan menolak pekerjaan dengan gaji tertinggi sekalipun.

10. Bagaimana dengan Modal?

Ketersediaan Modal Perlu Diperhatikan via exitpromise.com

Jika memiliki sejumlah modal yang cukup, Anda tidak akan menghadapi masalah dalam mendanai perusahaan. Sebab Anda bisa mendanai sendiri perusahaan. Namun, jika tidak memiliki modal, Anda harus memiliki kemampuan untuk menemukan investor bagi bisnis tersebut. Anda bisa juga memanfaatkan fasilitas pinjaman dalam bentuk Kredit Tanpa Agunan (KTA). Pilihlah yang bunganya paling kecil agar Anda tidak berat dalam membayar kreditnya.

Siapkah Anda?

Ketika berbicara mengenai bisnis, kita tidak hanya membicarakan rencana, tetapi bagaimana merealisasikannya. Perlu dipahami dengan baik sejak awal, bagaimana kesiapan Anda untuk membuka perusahaan baru, terutama jika ternyata ini akan menjadi perusahaan pertama Anda. Jangan sampai Anda hanya mendirikan perusahaan seumur jagung saja. Yang nantinya Anda menutup dan meninggalkannya tanpa pencapaian yang baik.

Program Keluarga Harapan, Apa Manfaat yang Ditawarkan?

02.00

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH, bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. PKH juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).

Program ini sangat mulia, dengan tujuan, manfaat dan segala hal terkait program seperti uraian berikut ini:

Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH,
Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH,
Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH.

Untuk mendukung program pemerintah ini, telah menetapkan lokasi uji coba program PKH dan dimulai sejak tahun 2007. Lokasi penyelenggaraannya dijalankan di 7 Provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur), 48 Kabupaten/Kota, dan melayani 387.928 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Tahun 2011, PKH dikembangkan di 25 Provinsi, 118 Kabupaten/Kota, dan melayani 1,1 juta RTSM. PKH akan dilaksanakan di seluruh Provinsi dan jumlah peserta PKH akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh Keluarga Sangat Miskin atau KSM, dengan menyesuaikan kemampuan negara.

Penerima Manfaat dan Mekanisme Pembayaran Program Keluarga Harapan

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu 1 orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam 1 rumah tangga.

PKH diberikan kepada KSM, di mana seluruh KSM dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. Data KSM diperoleh dari Basis Data Terpadu dan sewaktu registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan PKH, yaitu:

Ibu hamil/nifas/anak balita,
Anak pra sekolah/belum masuk pendidikan dasar (usia 5-7 tahun),
Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
Anak sekolah SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15 tahun),
Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Bantuan uang tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) yang disebut Pengurus Keluarga. Uang yang diberikan kepada pengurus keluarga lebih efektif meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka digantikan kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.

Demi kelancaran penyaluran program, masyarakat diminta memahami hak dan kewajiban berikut ini:

Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan

Hak yang akan diterima oleh para peserta PKH antara lain sebagai berikut:

Menerima bantuan uang tunai,
Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes sesuai ketentuan yang berlaku,
Menerima pelayanan pendidikan (anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga (ibu dan anak).

Kesehatan

KSM diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:

Bayi Baru Lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, Vitamin K, HBO, salep mata, konseling menyusui,
Anak usia 0-28 hari harus diperiksa 3 kali: pertama 6-48 jam, kedua 3-7 hari, ketiga 8-28 hari,
Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI ekslusif,
Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang secara rutin setiap bulan,
Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun (Februari dan Agustus),
Anak usia 12–59 bulan harus mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang secara rutin setiap bulan,
Anak usia 5-6 tahun harus ditimbang secara rutin setiap bulan dan mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila di Posyandu terdekat terdapat PAUD.
Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali: sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe,
Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan,
Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan,
Anak penyandang disabilitas dapat memeriksakan kesehatan di dokter spesialis atau psikolog sesuai jenis kecacatan.

Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan atau rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

Anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat). Apabila anak berusia 5-6 tahun sudah masuk sekolah dasar, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
Anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti pendidikan SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
Anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan didaftarkan ke lembaga pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI dan SMP/MTs atau Paket A dan Paket B).
Anak yang bekerja atau telah meninggalkan sekolah cukup lama, maka harus mengikuti program remedial yaitu mempersiapkannya kembali ke lembaga pendidikan. Program remedial adalah layanan rumah singgah yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk anak pekerja.

Apabila kedua persyaratan di atas dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan dapat dihentikan.

Jika kewajiban sudah dipenuhi maka peserta PKH berhak mendapatkan bantuan sebesar berikut ini:

Besaran Bantuan yang Diperoleh Peserta Program Keluarga Harapan

Besaran Bantuan Tunai Bersyarat untuk keluarga Peserta PKH Tahun 2015 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Skema Bantuan	Indeks Bantuan per-KSM/Tahun
Bantuan tetap	Rp500.000,-
Bantuan bagi Peserta PKH dengan komponen: a. Ibu Hamil/Menyusui/Nifas/Anak usia dibawah 6 tahun b. Anak SD dan Sederajat c. Anak SMP dan Sederajat d. Anak SMA dan Sederajat	Rp1.000.000,- Rp450.000,- Rp750.000,- Rp1.000.000,-
Bantuan Minimun per KSM	Rp950.000,-
Bantuan Maksimum per KSM	Rp3.700.000,-

Perbedaan komposisi anggota keluarga Peserta PKH membuat besaran bantuan yang diterima Peserta PKH akan bervariasi, baik per tahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga. Apabila Peserta PKH tidak memenuhi kewajiban kepesertaan dalam 3 bulan, maka dilakukan pengurangan bantuan tunai. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total bantuan pada periode tersebut.

Penggunaan bantuan tidak diatur, tetapi diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. Penggunaan bantuan tidak diperbolehkan untuk konsumsi yang merugikan seperti rokok, minuman keras, judi dan lainnya. Besaran bantuan ini akan dievaluasi dan disesuaikan dengan tingkat harga dan kemampuan keuangan negara.

Peserta PKH berhak mendapatkan program Bantuan Sosial lainnya. Karena Peserta PKH merupakan kelompok yang paling miskin, maka secara otomatis mendapatkan program lainnya, seperti Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan Siswa Miskin, dan Beras Rumah Tangga Miskin. Siswa dari Rumah Tangga Peserta PKH mendapatkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), hal ini telah dicantumkan dalam Pedoman Umum BSM Kemendikbud dan Kemenag.

Dengan adanya PKH masyarakat bisa semakin berkembang sehingga kepesertaan PKH ini sifatnya temporary. Berikut ini penjelasannya:

Jangka Waktu Kepesertaan Program Keluarga Harapan

PKH termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak permanen. Kepesertaan PKH selama 6 tahun, selama masih memenuhi persyaratan, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan maka mereka harus keluar secara alamiah . Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah 6 tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi.

Tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan resertifikasi, yaitu pendataan ulang pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan menggunakan metoda tertentu. Resertifikasi melihat kondisi sosial ekonomi serta syarat kepesertaan PKH. Rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan akan keluar dari program (Lulus), sementara yang masih memenuhi persyaratan akan menerima tambahan program 3 tahun (Transisi).

Rumah Tangga Transisi diwajibkan mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk memperoleh pengetahuan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga. Rumah Tangga yang Lulus direkomendasikan menerima program perlindungan sosial lainnya.

Ayo Dukung Program Keluarga Harapan!

Demikian ulasan PKH yang dimaksudkan untuk membantu keluarga sangat miskin, sehingga memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Sehingga generasi berikutnya diharapkan menjadi generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan terlepas dari kemiskinan. Mari kita bersama mendukung PKH untuk Indonesia yang lebih baik.

Editing : Erike

Copired : www.cermati.com/artikel/program-keluarga-harapan-apa-manfaat-yang-ditawarkan

" POLA PIKIR TERBALIK"

02.44

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan kasus-kasus yang mana pola pikir yang terbalik hal ini tampa disadari karena motif segan atau kuruang enak, dan basa basi, baik itu pada atasan maupun pada bawahan sebagai contoh yang sering dijumpai atau dialami oleh penulis sendiri

Kedua, logika terbalik kita juga terdadap dalam bebarapa produk budaya modern. Karya sastra dan film adalah dua produk budaya modern yang menggambarkan sudut pandang suatu bangsa. Karya sastra kita, kalau kita perhatikan sangat banyak yang berbau sejarah kejayaan masa lalu. Sejarah tentang kejayaan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia masa lalu menghiasi karya sastra dan film kita. Bahkan karya sastra semacam ini yang paling digemari oleh pemirsa. Di samping persoalan masa silam, produk budaya ini juga dipenuhi dengan pikiran-pikiran mistik yang irasional. Jika anda mengakses karya drama atau novel atau film anda akan disuguhi dengan hal-hal irasional seperti ini. Misteri gunung Merapi, Tutur Tinular, dan Wiro Sableng adalah karya sastra dan film yang sangat digemari oleh masyarakat kita. Itulah logika terbalik yang ada di dalam produk budaya masyarakat kita. Perlu di ingat produk budaya sangat ditentukan oleh penikmatnya, dimana sesuatu yang laris, maka disitulah orang akan berusaha menciptakan sebuah karya yang sesuai dengan minat pemirsanya. Disitu pula akan tergambar karakteristik dan logika berfikir masyarakat dari suatu bangsa. Oleh karena itu wajar jika produk budaya adalah cermin identitas suatu bangsa.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/wajiran/logika-terbalik-orang-indonesia-penyebab-ketertinggalah-kita_5510d392a333112e3cba8cf4

Saya tidak tahu apakah pengaruh pendidikan model Belanda masih menggurita di dalam benak kita. Karena dalam beberapa literatur yang saya baca, Belanda lebih suka pada hal-hal yang berbau sejarah lama. Bahkan lama sekali. Apakah ini hanya doktrin agar kita tertinggal, atau memang budaya Belanda seperti itu juga saya kurang tahu. Tetapi yang jelas, dalam buku-buku S1 dan S2 saya kalau ada hasil penelitian barang-barang langka akan selalu mengacu pada negera itu. Bukan hanya itu, menurut beberapa Profesor di tempat saya kuliah, beliau sering menyarankan kalau mau mencari dokumen kuno datanglah ke Leiden (Belanda). Di sanalah gudangnya segala hal tentang sejarah nusantara.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/wajiran/logika-terbalik-orang-indonesia-penyebab-ketertinggalah-kita_5510d392a333112e3cba8cf4dalam hal ini saya

Orang miskin:

Pak tolong dibuatkan Sovenir yg bagus dan mahal, karena itu akan saya hadiahkan utk Atasan saya".

Orang kaya raya
Pak tolong dibuatkan Sovenir yg paling murah, karena itu akan saya hadiahkan utk bawahan saya".

Pertanyaan menariknya adalah:

Siapa yg lebih miskin ?
Siapa yg lebih kaya ?
Siapa yg lebih baik ?
Saya rasa jawabannya tdk usah dibahas lagi cukup tau sama tau aja!!! :)

Begitulah kita sebagai manusia, terkadang berpikirnya sering terbalik-balik.
Kepada orang yg seharusnya pantas disantuni, justru kita jadi sangat pelit.

Kepada orang yg berkelimpahan harta, kita justru jadi sangat royal.

Kepada orang lemah/bawah yg seharusnya kita berlemah-lembut kepadanya, justru kita jadi sangat kasar dan jahat dlm ucap maupun sikap.

Kepada orang yg sepantasnya kita tegur, karna kesombongan dan kejahatannya, justru kita jadi sangat hormat.

Kepada orang yg setiap hari makan mewah, kita mengundangnya dalam pesta dengan suguhan makanan yg 'wah' dan melimpah.

Tetapi kepada orang yg hari ini bisa makan dan besok bisa jadi dia lapar, justru kita memberinya makanan sisa, yg kita sendiri sudah tidak mau.

Begitulah kebanyakan manusia sering berpikir terbalik-balik.

Saya jadi teringat dengan pesan hati:
*"Bila mau mengukur kebaikan seseorang, lihatlah cara dia memperlakukan orang-orang dibawahnya atau orang-orang yg tidak memberi keuntungan apapun kepadanya"*.

"Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yg "terbalik", dan selalu memperbaiki diri"

Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa

20.31

Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa

Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA
Widyaiswara Madya

Abstrak:
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pelaksanaan Keuangan Desa.
Kata Kunci:
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Rencana Anggaran Biaya, Buku Pembantu Kas, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Bukti Transaksi, Surat Setoran Pajak (SSP).

Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa

1. Pendahuluan

1.1. Desa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a) perencanaan;
b) pelaksanaan;
c) penatausahaan;
d) pelaporan; dan
e) pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

3. Pelaksanaan
Aturan Umum Pelaksanaan:
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
6. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
7. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
8. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada no 7 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
9. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
10. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
1. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
2. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
3. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
4. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
5. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
14. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
15. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

Formulir/Daftar yang dipergunakan:
1. Rencana Anggaran Biaya.
2. Buku Pembantu Kas.
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
4. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
5. Bukti Transaksi
6. Surat Setoran Pajak (SSP)

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:
1. Pelaksana Kegiatan
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Desa
4. Bendahara
5. Penyedia Barang/Jasa

Tahapan kegiatan:
1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
2. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
4. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
6. Pengajuan SPP terdiri atas:
1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
2. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
3. Lampiran Bukti Transaksi
7. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
1. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
2. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
3. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
4. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
8. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
9. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
10. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diagram Arus (flow chart):

Formulir/Daftar:
1. Rencana Anggaran Biaya

Cara pengisian :
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

2. Buku Pembantu Kas.

Cara pengisian:
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Petunjuk pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

4. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

4. Kesimpulan
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses Pelaksanaan dimulai dari Pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya sampai dengan diterimanya bukti pembayaran dari penyedia barang/jasa sehingga dapat dibukukan oleh Bendahara Desa.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.