Media Informasi Pemberdayaan

"PALITO PIAMAN"

MEDIA PNPM MANDIRI PERDESAAN KAB. PADANG PARIAMAN

"PALITO PIAMAN"

MEDIA PNPM MANDIRI PERDESAAN KAB. PADANG PARIAMAN

"PALITO PIAMAN"

MEDIA PNPM MANDIRI PERDESAAN KAB. PADANG PARIAMAN

Sabtu, 21 April 2012

Musyawarah Antar Nagari ( MAN ) Dibuka Secara Resmi Oleh Camat

Palito Piaman ,secara resm I oleh Camat UlakanTapakis,Zulkarnaeni,diaula Kantor Camat Ulakan
Tapakis Kabupaten PadangPariaman,senin (20/02),berjalan dengan tertib dan
lancar
MAN yang juga dihadiri oleh ,Wali Nagari
Ulakan,Fasilitator Keuangan Kabupaten PadangPariaman,Fk(Fasilitator Kecamatan
),Ft( Fasilitaor Teknik),PJOK(Penanggung Jawab Oprasional Kegiatan),UPK (Unit
Pengelola Kegiatan Kecamatan ),Pelaku PMPN-MP dan  unsur-unsur element masyarakat sekecamatan
ulakan tapakis.
Dalam sambutannya Camat ulakan Tapakis,Zulkarnaeni,menekankan
Kepada pelaku PNPM-MP agar Program-program yang dilaksanankan harus
mengedepankan Pemerataan dalam perealisaiannya di wilayah UlakanTapakis ,karena
dengan adanya pemerataan tersebut secara otomatis Program tersebut dapat
dirasakan oleh masyarakat yang ada dikecamatan ini,
Dalam kesempatan itu juga Wali Nagari
Ulakan,Sukiman menyampaikan,agar program ini berjalan lancer dan sesuai dengan
harapan kita semua,dalam pelaksanaan nya para pelaku maupun Pihak-pihak yang
terlibat dalam Program ini harus mengefektikan koordinasi ,”sehingga apapun
program yang akan kita jalankan akan berjalan secara maksimal dan tepat sasaran
”
Sementara itu,Fasilitator Keuangan
Kabupaten,Ferdinand Yose,mengingatkan kepada para pelaku PNPM-MP di kecamatan
UlakanTapakis yang mendapatkan kegiatan pembangunan”fisik” agar melaksanakan
pelestarian,yang telah ada MOU (Memorandum Of Understanding ),antara TPK ( Tim
Pelaksana Kegiatan ) dengan pihak Korong,dimana lokasi pembangunan itu
dilaksanakan.
“ sehingga pembangunan yang telah ada dapat
terjaga dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat “,ujar Fernan yose,(
husniafriadiyadi)

Jumat, 06 April 2012

Alamat dan Nomor Telepon Menyampaikan Keluhan dan Melaporkan Masalah PNPM MANDIRI


1. PNPM Mandiri Perdesaan:
-          SMS                :    085710301234
-          Telepon          :    021 7988940 / 021 79988918 / 021 70417954
-          Fax                :    021 7874712
-          Email             :    pengaduan@pnpm-perdesaan.org atau
-          Website         :     www.pnpm-perdesaan.org
-          Surat             :    Graha Pejaten Nomor 2, Jl. Pejaten Raya
Pasar Minggu Jakarta Selatan
-          Kunjungan Langsung ke Fasilitator/Konsultan dan Pelaku PNPM
di lokasi terdekat

2. PNPM Mandiri Perkotaan:
-     SMS: 0817 148 048
-     Kotak Pos: 2222 JKPMT
-     Alamat surat: Perkantoran Permata Senayan, Blok B3 dan B5,
Jl. Tentara Pelajar. Jakarta Selatan, Indonesia 12210
-     Email: ppm@pnpm-perkotaan.org
-     Website: www.p2kp.org atau www.pnpm-perkotaan.org
3. PNPM Mandiri DTK:
-    SMS: 0815 1412 2221
-    Email: 
nmc_p2dtk@gmail.com

4. PISEW:
-    Email: upm@pnpm-pisew.org 
-    Website: 
www.pnpm-pisew.org
5. RIS
-     SMS: 0813 2862 9901 (PCMU) dan 0812 8800 0058 (NPMC)
-     No Telepon: 021 720 5665 (Kantor NPMC)
-      Email: 
rispnpm_2009@yahoo.co.id 
-     Website: 
www.rispnpm.org

6. Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110
Telp. 021 386 0565, Fax: 021 352 4695,
PO BOX PNPM MANDIRI 101 JKT PUSAT


ARTIKEL PERANAN KELOMPOK SPP PNPM-MP DIKECAMATAN V KOTO TIMUR

ARTIKEL PERANAN KELOMPOK SPP PNPM-MP DIKECAMATAN V KOTO TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat  menyelesaikan artikel yang diberi judul “Peran Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Program Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Miskin di Perdesaan” ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menginformasikan serta memaparkan secara gamblang seluruh komponen yang sangat mendukung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya program simpan pinjam di Korong serta  di tingkat Kecamatan V Koto Timur Khusunya umumya para pemerhati PNPM-MP.

Artikel ini berupa narasi yang singkat disertai dengan data pelengkap untuk mendukung kelengkapan tentang realisasi pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di Korong dan Nagari se kecamatan  V Koto Timur.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan atau masih belum sempurna dalam pemaparan isi atrikel ini, untuk itu penulis mengharapkan adanya saran-saran dan kritik yang sehat dan objektif demi penyempurnaan dan perbaikan artikel ini.

Akhir kata penulis sampaikan semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi dan informasi yang berguna bagi semua pihak.

 
        PENDAHULUAN 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan satu upaya yang cukup “brilyan” dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu ibu-ibu di pedesaan/Korong. Pemikiran peran perempuan dalam sebuah perekonomian rumah tangga cenderung ’dibelakangkan,’ dalam arti mereka hanya mengurusi masalah masak-memasak dan cuci-mencuci tidak lagi dapat dipakai dan salah tempat.
Anggapan bahwa kaum perempuan lebih lemah-atau lebih tidak berdaya-dibanding kaum lelaki ternyata dapat dibantah. Pengalaman tersebut dibantah keras oleh para perempuan yang selama ini tergabung dalam sebuah kelompok-kelompok simpan pinjam (SPP) di tingkat korong. Tujuan mereka semata-mata demi memenuhi kebutuhan dasar dan tentunya demi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga.

 Deskripsi Wilayah Kecamatan V Koto Timur
 Letak Geografis
Kecamatan V Koto Timur  terletak antara 02’55 Lintang Utara – 90’05 Bujur Timur dan 250 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 135,30 Km2. Kecamatan V Koto Timur  berbatasan dengan:
o   Sebelah Utara    :  Kecamatan Malalak/Kabupaten Agam
o   Sebelah Selatan  :  Kota Pariaman
o   Sebelah Timur     :  Kecamatan VII Koto Sei. Sariak/Nagari Koto lurah Ampalu
o   Sebelah Baratr    :  Kecamatan V Koto Kp. Dalam/Nagari Cimpago Sikucur

Penduduk 
Jumlah Korong Sekecamatan V Koto Timur  ada 28 (Dua Puluh Delapan)Terdiri dari 3 (tiga) Nagari diantaranya Nagari Limau Purut, Nagari Kudu Ganting Dan Nagari Gunung Padang Alai dengan penduduk se kecamatan V Koto Timur tersebut 38.850 jiwa dengan rincian laki-laki 19.503 jiwa, perempuan 19.347 jiwa dengan  jumlah Rumah Tangga 9.140 KK. Dari hasil identifikasi data sementara jumlah   rumah tangga miskin ada sekitar 3.901 RTM, sumber data tahun 2007.

Pendidikan
Pelayanan fasilitas pendidikan tingkat sekolah Dasar di masing-masing  Korong wilayah kecamatan V Koto Timur sudah ada baik, begitu juga untuk pendidikan Tingkat Menengah dan Tingkat Atas.

 Pekerjaan
            Secara umum mata pencaharian masyarakat di masing-masing Korong se kecamatan adalah bertani/berkebun tanaman-tanaman palawija (Tanam jagung,). karyawan kebun, pegawai negeri/swasta, pedagang. Ada juga beberapa warga yang berusaha dengan membuat tambak/kolam ikan seperti ikan mas, nila maupun ikan lele.

 Kesehatan
Untuk fasilitas pelayanan kesehatan di kecamatan V Koto Timur terbilang masih minim. Hanya sebagian Korong saja yang telah memiliki Polindes. Walaupun demikian pelayanan kesehatan masih dapat tercover.

PNPM MP Kec. V Koto Timur
 Tahun Anggaran 2008
Kecamatan V Koto Timur adalah salah satu kecamatan  di Kabupaten Padang Pariamanyang menerima alokasi dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Mandiri Persesaan untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar Tiga Ratus Juta rupiah)  yang sumber dana berasal dari  APBN 80% dan cost sharing  APBD 20%.
Tahun Anggaran 2009
Tahun 2009 Kecamatan V Koto Timur tetap menerima alokasi dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah)  yang sumber dana berasal dari  APBN 80% dan APBD 20%.
Tahun Anggaran 2010
Tahun 2010 Kecamatan V Koto Timur tetap menerima alokasi dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp.3.250.000.000,-(Tiga MilyarDua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)  yang sumber dana berasal dari  APBN 80% dan APBD sebesar 20%.
Tahun Anggaran 2011
Tahun 2011 Kecamatan V Koto Timur tetap menerima alokasi dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk tahun anggaran 2011 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta rupiah) yang sumber dana berasal dari  APBN 80% dan APBD sebesar 20%.
tahun anggaran 2012
pada Tahun Anggaran ini kecamatan V Koto Timur Masih Menerima alokasi dana dari program nasional Pemberdayaan Masyrakat Mandiri Perdesaan sebesar Rp.700.000.000,-(Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang sumber dana nya berasal dari APBN 80% dan APBD 20%.
 
PEMBAHASAN 

Simpan Pinjam di PNPM MP
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah satu upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Penanggulan kemiskinan ini dilakukan melalui:
a)      Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
b)      Pelembagaan system pembangunan partisipatif;
c)      Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal;
d)     Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat; dan
e)      Pengembangan kemitraan dalam pembangunan.


Tahun 2008 merupakan tahun pertama bagi kecamatan V Koto Timur dalam mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Mandiri Perdesaan, walaupun demikian masyarakat telah berhasil menggebrak pemikiran awam selama ini yang mendeskreditkan bahwa perubahan hanya ada di tangan penguasa dan pemerintah.
 
Hal ini dibuktikan dengan besarnya partisipasi masyarakat disetiap Korong.dan Setiap Korong tersebut diajak untuk mengadaan pertemuan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. Salah satu tingkat partisipasi yang cukup besar ini terlihat dari banyaknya kelompok perempuan yang mengajukan usulan pinjaman.

Pengelolaan Simpan Pinjam (Sistem Tanggung Renteng/STR)
Sistem Tanggung Renteng dipakai sebagai jaminan sosial yang tercipta berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, yaitu, kebersamaan, tolong-menolong dan kepercayaan antar anggota masyarakat. Inilah sistem bergotong-royong dan kebersamaan, biar kalau ada kesulitan, kelompoknya kerja sama untuk meringankan. Semua anggota yang ada di setiap kelompok harus bertanggung jawab kepada anggotanya masing-masing.

Lagipula, pelaksanaan STR mengurangi masalah pembayaran secara drastic. Dengan STR, kalau ada anggota yang tidak membayar kewajibannya maka, seluruh anggota dalam kelompok itu menanggungnya jadi mau tidak mau, setiap anggota akan saling kontrol dan mengingatkan supaya tidak lalai dalam menemuhi kewajibannya.
Setiap kelompok berkewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, kepedulian, dan empati, baik dalam sisi kemanusiaan maupun kewajiban berupa finansial. Mekanisme tanggung renteng dapat digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan anggota melalui pembinaan, serta dapat dipakai sebagai pengaman aset koperasi melalui bentuk saling menanggung pada segi finansial bila terjadi masalah. Selanjutnya, kelompok menyediakan interaski, saling tanggung rasa, saling menghargai dan menjaga diri – harus ada disiplin dan kebersamaan dalam menemuhi kewajiban sebagai menerima kredit. Oleh karena ini, ada peningkatan harga diri, kesejahteraan masyarakat dan rasa tanggung jawab sosial.
“ Melalui kelompok rakyat miskin menjadi ‘bankable’ karena tanggungan dapat ditanggung renteng.”
Beberapa factor lain yang dapat mendukung perkembangan kelompok yaitu dengan adanya papan informasi. Pengoptimalan papan informasi juga sangat mempengaruhi pengembangan anggota. Setiap bulan papan informasi dapat menyajikan perkembangan yang sedang terjadi baik di kelompok, Korong,nagari, maupun di kecamatan.


Hak dan tanggung Jawab Anggota Kelompok
            Dalam sistem pengembaliannya ada beberapa Korong yang memberikan ketetapan pengembalian pinjaman kepada kelompok sebesar 2 % bunga  per anggota kelompok. Ketetapan tersebut telah disepaati oleh seluruh anggota sebagai tambahan kas bagi kelompok. Dengan adanya kas kelompok, anggota akan lebih sehat dalam pengelolaan keuangan.
Hampir dari keseluruhan Kelompok Simpan Pinjam yang ada di Kecamtan V Koto Timur saat ini berdiri berlandaskan atas kebutuhan bersama. Karena kebutuhan tersebut mendorong mereka untuk dapat saling tolong menolong dalam menjalankan perputaran simpan pinjam kelompok.

 Kilasan Kelompok SPP
            Bantuan dana khusus perempuan yang dikelola di KecamatanV koto saat ini telah ada 74 kelompok, 20 kelompok dari kelompok tahun 2008 dan 54 kelompok perguliran I,II Dan III. Setiap kelompok memiliki anggota sebanyak Sepuluh sampai Dua Puluh orang maksimal. Setiap anggota berkewajiban mengembalikan pinjaman dengan bunga 8%  Pertahun dengan sistem bunga tetap.
            Dibawah ini penulis paparkan beberapa kelompok yang dapat penulis sajikan dari 74 (Tujuh Puluh Empat) kelompok SPP yang ada di Kecamatan V Koto Timur.

 
 Kendala dan Hambatan
         Seperti kita ketahui bersama bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) merupakan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin di perdesaan dengan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian tetap masih ditemukan kendala dalam menjalankan tugas mulia tersebut.
Permasalahan Tunggakan Tidak dipungkiri bahwa ada diantara anggota kelompok yang masih banyak menunggak, namun dengan kiat sabar dan telaten pengurus UPK memberikan kemudahan cara pembayaran angsuran seperti penjadwalan ulang angsuran/reskedul pinjaman yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan inventarisasi kelompok, anggota peminjam, jumlah pinjaman dan tunggakan serta permasalahan yang dihadapi kelompok dan anggotanya. Hasil inventarisasi dan investigasi lapangan ini digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan terhadap kelompok yang menunggak. Penanganan pinjaman bermasalah ini masih tetap berkisar pada tindakan penagihan. Selain pengurus UPK, pihak lain yang terlibat dalam penagihan tersebut adalah dari aparat kecamatan/PjOK , BP UPK ,BKAN,Wali Nagari dan Wali Korong.

Sabtu, 31 Maret 2012

PNPM-MPd V Koto Timur Adakan Pelatihan Wali Korong

V KotoTimur,Palito Piaman.-Program nasional Pemberdayaan Masyrakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan V Koto Timur Melaksanakan Pelatihan Wali Korong Se-Kecamatan V Koto Timur (29/3),Pelatihan Ini Diikuti sebayak 28 Peserta/Wali Korong yang berada dikecamatan V koto Timur
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Wali Korng dalam Pelaksaanaan Program PNPM-MPD dikecamatan V koto Timur Kata Aflizaldi PJOK PNPM-MP Kecamatan V Koto Timur dalam Sambutan pada acara Pembukaanya.
pelatihan yang dilaksanakn satu hari ini sekaligus penyegaran bagi para wali korong ini yang dilksanakan diaula pertemuan rumah makan pauh.
acara pelatihan ini dibekali oleh : Abdy Boy Hendra Fastekab Kabupan Padang,Salmi Adrison Fasilitator Kecamatan V Koto Timur,Darwin Fasilitator Teknik V Koto Timur, Aflizaldi PJOK Kec. V Koto Timur,Joni Arifnel TPM Kec. V Koto Timur dan UPK Kecamatan V Koto Timur.(Erik Eksrada)

Dokumentasi Pelatihan Wali Korong Kecamatan V Koto Timur

Poto Bersama Wali Korong,Ketua UPK,TPM,PJOK,Dan Asisten Faskab
Pembukaan Acara pelatihan Wakor

Para Pserta Pelatihan Serius Dalam Mendebgrakan Arahan Dari Narasumber

Suasana Dalam Pelatihan

Asisten Faskab Memberikan Materi Pada Para Pserta pelatihan

Suasanan Dalam Ruangan Pelatihan

Peserta Pelatihan Mengerjakan Pembahasan RUMUSAN RKP Secara Berkelompok

Diskusi Dalam Tugas Kelompok


Selasa, 27 Maret 2012

 DOKUMENTASI 
PEREMIAN JEMBATAN LEGER BAJA KOMPOSIT
KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PD. PARIAMAN
OLEH WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN BUPATI PD. PARIAMAN


Penanda Tanganan Plakat Jembatan Leger Komposit PNPM-MPd Kecamatan Nan Sabaris 
T.A 2011


Laporan Ketua TPK Kp. Tangah Nagari Pd. Bintungan

Sambutan Wakil Gubernur SUMBAR Peresmian Jembatan Leger Komposit Kp. Tangah

Foto bersama Kepala BPMPKB Kab. Pd. Pariaman di Jembatan Leger Komposit PNPM-MPd

Foto bersama PjOK, UPK,Staf Nagari dan Kader PNPM-MPd

Prosesi penyambutan Wakil Gubernur Sumbar beserta Rombongan

Sambutan Bupati Padang Pariaman

Foto Bersama Ketua DPRD Pd. Pariaman, Bupati dan Wakil Gubernur Sumbar

Pemotongan Pita Jembatan Leger Komposit oleh Wakil Gubernur Sumbar

Pemotongan Pita

Foto Bersama Bupati, Ketua TPK, FASKAB Pd. Pariaman

Wawancara

Penyisiran Jembatan oleh Bupati dan rombongan

Foto bersama Wakil Gubernur SUMBAR dan Masyarakat Nagari Pd. Bintungan

Camat Nan Sabaris

Perjalan menuju jembatan Leger Komposit

Foto Bersama Wakil Gubernur,Bupati,Wali Nagari, UPK PNPM-MPd

Makan Bersama

Makan bersama pada acara Peresmian Jembatan Leger Komposit PjOKab.

Foto bersama Kader PNPM-MPd


Penanda Tangan Plakat Oleh Wakil Gubernur Sumbar  


Wakil Gubernur Sedang memberikan Kata Sambutan

Sabtu, 24 Maret 2012

DOkumentasi Pelatihan Jurnalis RBM Padang Pariaman









DOkumentasi Pelatihan TPM Padang Pariaman Di Hotel Bundo Padang





Pengurus Forum Tim Pelatih Masyrakat Kab. Padang Pariaman

Pengurus Forum Tim Pelatih Masyarakat (TPM) Kabupaten Padang Pariaman

Ketua : Ir. Mayadi
TPM 2X11 Enam Lingkuang
Kontak Person :081363143175

Wakil Ketua : Joni Arifnel, S.Hi
TPM V Koto Timur
Kontak Person : 081374907070

Sekretaris : Hasan Basri S.Pd.I
TPM Batang Anai
Kontak Person :081374788878

Wakil Sekretaris: Linda Astuti
TPM Enam Lingkung
Kontak Person :081260213294

Bendahara : Susi Diana
TPM Sungai Geringging
Kontak Person :085274867999

KAMPUNG BENDANG MDST


 Sabtu (18/2) Korong Kampung Bendang mengadakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi sepanjang 300 meter. Musyawarah yang dilaksanakan dialam terbuka beratapkan langit yang bersuasana pinggiran sawah ini berjalan dengan hangat, dan masyarakat yang begitu antusias saat TPK (Tim Pengelola Kegiatan) menyampaikan pertanggungjawabannya.
Begitu bersemangatnya TPK dalam menyampaikan pertanggungjawabannya. Mulai dari semen yang 600 zak sampai dengan benang yang hanya dibeli 2 gulungpun dipaparkan oleh TPK secar rinci kepada masyarakat. Upah dan pembiayaan operasional TPK juga tidak ketinggalan disampaikan kepada masyarakat guna kejelasan penggunaan dana yang digunakan oleh TPK.
"Begitu banyak hambatan yang kami rasakan kondisi dilapangan yang pada awal pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan karna hujan yang membuat aliran irigasi dipenuhi air sehingga sulit untuk dilakukan pemasangan, tapi kami merasa bangga dengan kesabaran kami akhirnya kegiatan ini dapat terselesaikan."Bastian Desa Putra TPK Kp.Bendang berkata dengan haru.
"Salah satu hal unggul dari kegiatan PNPM ini adalah Transparasi semua pelakunya dalam mengelola kegiatannya, dimana kita dapat memantau pelaksanaan secara langsug dan terbuka". Ungkap Evi Kader Pemberdayaan Korong Kp.Bendang.
Baru kali ini dikecamatan VII Koto dilakukan MDST di alam terbuka, ungkap Drs.Yoserizal PJOK Kec.VII Koto. "Yo lamak duduak baselo basamo ko, taraso kekeluargaanyo (memang seru duduk lesehan bersama,terasa kekeluargaanya,red)". Tambahnya.




Pemberdayaan dan Proses Penyadaran


Pemberdayaan dan Proses Penyadaran

Opini Palito Piaman-Program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) hadir di tengah stigma negative masyarakat akan pembangunannya. Berpuluh tahun masyarakat tidak pernah di ikutkan serta di libatkan dalam proses pembangunan Korong/Nagarinya, sehingga lambat laun menggumpal kesadaran bahwa yang memiliki uang adalah Wali Korong,Wali Nagari, Camat, Bupati hingga Presiden. Rakyat merasa tidak punya hak apa-apa untuk ikut berpartisipasi. Karena toh berpartisipasi saja juga belum tentu ada hasilnya yang nyata, yang dapat di rasakan langsung oleh mereka. Seringkalinya yang mereka dapatkan adalah semacam hadiah, gula-gula permen asam manis pembangunan, yang kadangkala kurang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan hasilnya masih terdapat kegiatan proyek pembangunan yang mangkrak dan tidak dapat digunakan secara optimal.
Masyrakat juga masih terkesan menganggap segala program yang hadir di korong/nagari mereka adalah bantuan pemerintah. Proyek. Bukan atas dasar kesadaran bahwa itu hak mereka sebagai warga negara untuk juga ikut menikmati pembangunan yang adil dan merata. Yang dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan bersama. Imunitas cultural ini sungguh sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Dengan kosmologi pemikiran seperti itu, maka mayoritas masyarakat menjadi apatis dan cuek terhadap pembangunan. Mereka kadangkala tidak mau perduli, acuh, cuek dengan segala proses pembangunan di korong/nagarinya. Karena menurut mereka memang membangun itu tugasnya pemerintah.
Dengan adanya PNPM-MPd, masyarakat yang selama ini menjadi objek pembangunan, di beri peluang untuk beralih haluan menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Dengan diberikannya kewenangan dan otonomi serta di dukung oleh demokrasi dalam musyawarah mufakat.
Masyarakat menyambut gegap gempita dengan tepuk tangan bersorak-sorai, ketika mendapatkan alokasi dana. Mereka tentunya bergembira karena ingin ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan korong/nagarinya. Namun disamping niat baik itu ternyata kadangkala (meskipun tidak semuanya) juga masih disisipi motivasi mendapatkan proyek yang outputnya adalah mengorbankan asas manfaat dari kegiatan tersebut.
Seringkali terdengar celotehan, “Ah ini kan uang negara, tidak ada yang di rugikan”. Toh yang menikmati juga masyarakat kita sendiri.” Kata mereka. Dan masyarakat tidak sepenuhnya di persalahkan memiliki naluri seperti itu. Mereka setiap hari selama berpuluh-puluh tahun di ajari oleh sistem yang membuat mereka mau tidak mau berfikir dan bertindak seperti itu.
Maka ketika kran otonomi daerah di buka, ketika regulasi berubah dari sistem perencanaan top down menjadi sistem bottom up, ketika segala aspek perencanaan pembangunan harus melalui musyawarah mufakat, ketika pelaksanaan kegiatan tidak lagi di dominasi oleh kalangan birokrasi tertentu, ketika masyarakat menjadi garda depan penggiat pembangunannya sendiri terjadilah benturan-benturan di berbagai tingkat horisontal maupun vertikal. Kepentingan politis bertarung dengan kepentingan teknokratis. Kepentingan teknokratis bergulat dengan perencanaan partisipatif. Ini menyalahkan itu, utara menyalahkan selatan. Sampai wajah pemberdayaan kabur hilang terselip di antara pertarungan.
Proyek pemberdayaan yang secara teknis di mandatkan untuk di kelola masyarakat menjadi bahan bancakan di kalangan pelaku masyarakat sendiri. Kasus penyimpangan dari Biograsi yang meminta jatah dana dari proyek, kisah tentang Tim Pelaksana yang menggelapkan dan memanipulasi material proyek, cerita tentang koordinator ekonomi Korong/Nagari yang memakai uang angsuran simpan pinjam kelompok untuk dirinya sendiri, Unit Pengelola Kegiatan yang , Fasilitator yang membawa kabur uang BLM, dan masih banyak lagi kejadian-kejadiannya yang memperlihatkan bahwa proses pelemahan pemberdayaan itu terkadang muncul dari dalam pelaku itu sendiri.
Oknum pelaku pemberdayaan itu sendiri yang semakin pandai, mampu memanfaatkan celah kelemahan dengan mencari pembenaran sendiri dengan mengatas namakan pemberdayaan dan demokrasi. Saya meng-igah-iguhkan (baca mensiasati) dana itu tidak masalah, yang penting tidak sendirian karena di ketahui dan di setujui oleh yang lain. Meskipun dalam melegitimasi keputusan itu menumpang di atas nama demokrasi dan forum rapat. Maka itu sah dan tidak di ganggu gugat.
Maka rakyat yang kepentingannya mestinya di wakili oleh bagian dari mereka sendiri, yang telah mereka pilih melalui forum demokrasi, yang mereka harapkan dapat menjadi ujung tombak kemandirian korong/Nagari mereka, ternyata juga tidak ubahnya berperilaku seperti oknum pembangunan yang terlebih dulu ada. Yang mengkhianati amanat mereka.
Meskipun data menunjukkan bahwa hanya terdapat 0,2 % kasus penyimpangan dari total dana alokasi seluruh Indonesia, namun benih-benih penyelewangan sudah terlihat dari berbagai titik. Dan sudah harus kita respons dengan langkah-langkah yang strategis tanpa melemahkan proses pemberdayaan itu sendiri.
Kita sendiri telah menyetujui bahwa inti dari ruh pemberdayaan adalah tentang proses penyadaran masyarakat. Penyadaran tentang esensi hak atas pembangunan, hak social ekonomi budaya yang di mandatkan dan tercantum dalam UUD alinea ke-4. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi tidak harus menggagalkan hasil yang telah di capai dari PNPM-MPd. Kasus ini, hanya menjadi bagian kecil dari langkah kita bersama untuk membenahi diri, sistem manajemen dan regulasi untuk dapat menjaga niat baik dalam membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung.(By Erik E)