KEMISKINAN DAN KETINDASAN

Pada tahun 1990 yang lalu perhatian masyarakat pada masalah kemiskinan kembali digugah setelah cukup lama tidak banyak diperbincangkan di media massa. Perhatian masyarakat tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia di media massa (1990) yang memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.  Menurut Bank Dunia Indonesia telah mengurangi penduduk miskin secara relative dari 40 persen pada tahun 1976 menjadi 22 persen dari jumlah populasi pada tahun 1984. Suatu penurunan yang cukup besar hanya dari kurun waktu 8 tahun. Namun demikian secara absolute jumlah penduduk Indonesia  yang masih hidup dibawah garis kemiskinan ternyata masih banyak yakni  35 juta jiwa. Selain itu masih banyak penduduk yang pendapatannya hanya sedikit sekali di atas garis kemiskinan. Kelompok “nyaris miskin” ini sangat rawan terhadap perubahan-perubahan keadaaan ekonomi seperti  kenaikan komoditi-komoditi utama atau turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karna itu masalah kemiskinan ini masih tetap perlu diperhatikan secara serius karna tujuan pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Sementara itu didunia ilmiah masalh kemiskinan ini telah banyak ditelaah oleh para ilmuan sosial dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai konsep dan ukuran untuk menandai berbagai aspek dari permasalahan tersebut. Sosiolog maupun ekonom telah banyak menulis tentang kemiskinan tetapi istilah seperti  “standar hidup” , “pendapatan” dan  “distribusi pendapatan” lebih seering digunakan dalam ilmu ekonomi . sedangkan istilah “kelas”, “stratifikasi” dan “marginalitas” digunakan  para sosial secara lebih luas biasanya lebih memperhatikan konsep “tingkat hidup” , yakni tidak hanya menekankan tingkat pendapatan saja tetapi juga maslah pendidikan,perumahan,  kesehatan dan kondisi sosial lainnya dari masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa malasah kemiskinan  itu sangat kompleks dan  pemecahannya pun tidak mudah.(Menurut Andre Bayo Ala, 1981) kemiskinan itu multidimensional yang artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinanpun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer  yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial, politik dan pengetahuan serta keterampilan . dan aspek sekunder, yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang rendah

ASPEK-ASPEK KEMISKINAN
Masalah kemiskinan dibedakan menjadi tiga aspek yaitu : penyebab kemiskinan, ukuran kemiskinan dan indikator kemiskinan. Pembahasan selengkapnya dibawah ini :

1.       Penyebab kemiskinan
Kebijakan dalam negri  seringkali tidak terlepas dengan keadaan yang ada diluar negri  yang secara tidak langsung mempengaruhi  kebujakan antara lain dari segi pendapatan pembangunan (fredericks, 1985). Dengan demikian, kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang belum/ tidak ikut serta  dalam proses perubahan karna tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam kepemilikan factor produksi maupun kualitas produksi yang memadai sehingga tidak manfaat dari hasil proses pembangunan. Oleh karna itu kemiskinan disamping merupakan masalah yang muncul dengan masyarakat yang berhubungan dengan  pemilikan factor produksi, produktivitas, dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga berhubungan dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal sifatnya alamiah/cultural juga disebabkan oleh miskinya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah cultural.  Dan pada akhirnya timbul istilah kemiskinan structural  yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karna struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Sumarjdan, 1980).

2.       Ukuran kemiskinan
Kemiskinan mempunyai penngertian luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Namun demikian, dalam bagian ini saya akan menjelaskan 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu : kemiskinan absolute dan kemiskinan relative.

a.      Kemiskinan absolute
Kesulitan pertama dalam konsep kemiskinan absolute adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karna kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan adat biasa saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu Negara, dan berbagai factor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup baik seseorangmembutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.
b.      Kemiskinan relative
Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi  kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karna kemiskinan lebihbanyak ditentukan oleh keadaan sekitar, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan ( Miller,1971).
Berdasarkan konsep ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolute, konsep kemiskinan relative lebih bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

3.       Indikator kemiskinan
a.      Tingkat konsumsi beras
Sajogyo (1977) menggunakan tingkat konsumsi beras perkapita  sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah perdesaan penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg perkapita pertahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg perkapita pertahun.
b.      Tingkat pendapatan
Menurut BPS (1989) didaerah perkotaan pendapatan yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari kategori miskin adalah Rp 4.522,00 perkapita pada tahun 1976, sedangkan pada tahun 1987 adalah Rp 17.831,00. Pendapatan didaerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan yakni Rp 2,849,00 pada tahun 1976 dan Rp 10.294 pada tahun 1987.
c.       Indikator kesejahteraan rakyat
Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan yang lain ynag sering digunakan. Pada publikasi UN (1961)yang berjudul International Definition and Measurement of Level of Living : An Interim Guide disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu : kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.


Strategi atau kebijakan dalam mengurangi kemiskinan diantaranya adalah :
·         Pembangunan pertanian
·         Pembangunan suber daya manusia SDM
·         Peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Sumber :  Lincolin arsyad, ekonomi pembangunan, 1993.

Read More

Fasilitator PNPM Tetap Berlanjut Pasca Undang-Undang Desa

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara Nasional telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai 2014 dan dari waktu ke waktu pelaksanaan program ini menunjukan peningkatan yang signifikan, baik dalam bentuk jumlah lokasi program maupun anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah.
Dalam pelaksanaan program ini ditemukan beberapa upaya yang sebenarnya sudah dikembangkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, yang memberikan kemudahan untuk pelaksanaan PNPM.
Dalam sambutanya beliau menyampaikan beberapa hal pokok terutama dengan Isu PNPM akan berakhir di Tahun 2014, beliau menyampaikan bahwa Isu tersebut telah menjadi perhatian dari dari Kemendagri karena telah mengganggu pelaksanaan PNPM. Penyerapan Dana di Tahun ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya karena semangat Fasilitator telah menurun dengan adanya Isu tersebut.

Undang-Undang Desa telah lahir seharusnya semangat Pelaku Program harus lebih ditingkatkan karena undang-undang tersebut menjadikan Roh PNPM telah Legitimasi, tidak lagi bersifat sementara namun akan menjadi pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. Pelaku PNPM yang lebih tau dan mampu mengelola dan mengendalikan Triliwunan dana yang akan dikucurkan oleh Pemerintah Ke Desa, karena PNPM telah membuktikan untuk itu. Kedepan ada dua tugas besar yang harus dilakukan yakni mempercepat pelaksanaan kegiatan PNPM Tahun Anggaran 2014 dan Mempersiapkan diri menghadapi pemberlakuan UU Desa.

Kami dari Kemendagri tidak sedikitpun pernah berfikir untuk tidak melanjutkan Pekerjaan Fasilitator, Kita punya Ikatan yang sudah sekian lama kita Jalin, menurut kami yang dapat melakukan perubahan dan pembaharuan dimasyarakat hanyalah Fasilitator Pemberdayaan. Kita tidak mungkin menyerahkan pekerjaan itu Kepada Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM dan Organisasi Lainya.
Dana Triliwunan yang akan dikucurkan ke Desa perlu pendampingan dan menjadi tanggung jawab kita bersama agar dana yang dikelola oleh Desa dapat dilakukan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,berikan kami waktu dan masukan untuk menyusun program pendampingan UU Desa.

Mengakhiri sambutan beliau menegaskan beberapa hal pokok diantaranya :
Tahun 2015 Tidak ada Luncuran
Fasilitator harus merubah Gaya yang dimiliki saat ini, kita hanya berhasil memfasilitasi program tetapi mendampingi dalam mendorong keberdayaan masyarakat belum terlalu kita perhatikan
Diharapkan Fasilitator untuk segera memiliki sertifikasi kompetensi
Kedepan kita tidak akan Gunakan PTO PNPM, karena kita akan menjalankan Aturan berdasarkan UU Desa. PTO hanya menjadi bagian dalam pembuatan Permendagri
Dalam waktu dekat kita akan melakukan pelatihan bertubi-tubi untuk mempersiapkan diri menghadap pemberlakukan UU Desa.
Dalam masa transisi kami telah menganggarkan Dana Pendamping sampai dengan Desember 2015
Program mengahdapi UU Desa sementara kami susun Namun Rohnya tetap berasal dari PNPM
Diakhir sambutan peserta penyegaran memberikan hand aplaus kepada Bapak Benyy Irwan dan dilanjutkan dengan pengambilan Foto Bersama, suasana penyegaran kembali benar-benar segar karena kegalauan Fasilitator selama ini telah dijawab tuntas oleh pihak Kementrian Dalam Negeri sebagai pihak yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan terkait keberlanjutan program.

Read More

Ada Apa dengan Negeri Ku??

Negeri para bedebah itulah sebutan rakyat indonesia kepada tanah airnya sendiri. Dimana sebutan tanah surga itu? Julukan nenek moyang kita dahulu terhadap Tanah air beta ini. Adakah tanah surga itu terdengar kembali? Lalu, bagaimana dengan jamrud khatulistiwa, balinesia, Nyiur, Maritim, Nusantara, Seribu Pulau, dan banyak lagi julukan Indonesia yang tidak lepas tentang kekayaan sumber daya alamanya yang melimpah, daratannya yang membentang, lautannya yang luas serta penduduknya yang ramah.



Tetapi, Mengapa rakyat Indonesia masih mengeluh? Padahal, megabiodiversitasnya begitu kaya. Banyak yang bilang mereka tidak sejahtera, mereka banyak yang pengangguran dan bahkan semua masalah ekonomi makro banyak terjadi di Indonesia. Apa sebab? Ada apa dengan Indonesia?

Kesimpulannya, Indonesia sedang dijajah saat ini. Mengapa demikian? Lihat saja pada sektor perekonomian Indonesia yang merupakan tonggak kesejahteraan rakyat, Semua telah dikuasai oleh negara asing. Dan bahkan telah dikatakan oleh Rektor Universitas Gajah Mada bahwa 80 % aset nasional dikuasai oleh asing. Apakah itu tidak termasuk penjajahan? Menurut saya iya, tetapi secara tidak langsung.

Tanpa disadari oleh pemerintah, tetapi dirasakan oleh rakyat Indonesia. Penjajahan terulang kembali. Petama, Banyaknya perusahaan asing yang mendirikan usahanya di Indonesia. Ini memang memberikan keuntungan pajak kepada Indonesia. Tetapi, perusahaan yang memakai SDM Indonesia dalam Industrinya, itu telah mengarah ke ekploitasi sumber daya alam di indonesia oleh bangsa asing. Seperti, PT Freeport yang ada di Papua. Yang memakai pertamabangan emas milik Indonesia. Malahan Perusahaan-Perusahaan asing di indonesia lebih diunggulkan daripada perusahaan milik indonesia itu sendiri.



Kedua, orang asing kini memiliki daya tarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Apa yang menjadi daya tarik orang asing tersebut? Itu tidak lain hanya ingin berkomunikasi dengan fasih bersama penduduk indonesia. Indonesia jangan merasa bangga terlebih dahulu. Masih ingatkah kita kejadian 70 tahun yang lalu? Saat jepang mulai mendarat di Indonesia dan ramah terhadap masyarakat Indonesia? Memang ini sangat jauh keterkaitannya terhadap daya tarik tersebut. Namun, kita harus tetap waspada. Banyak orang asing yang ingin menanam saham di tanah indonesia. Karna itu, mereka harus belajar bahasa Indonesia dengan fasih untuk bekerja sama.



Ketiga, Asimilasi budaya timur ke barat. Ini telah nyata terjadi di kalangan penduduk Indonesia. Mulai dari pakaian hingga pola pikir penduduk Indonesia yang bersifat Individualistik dan mengarah ke liberalisme untuk hidup bebas tanpa memperdulikan orang lain. Kemanakah rasa kebersamaan dan gotong royong itu? Yang dahulu dibanggakan di Indonesia. Dan Lama-kelamaan itu mulai memudar.



Keempat, sistem pendidikan Indonesia di setiap tingkat satuan lebih mengunggulkan bahasa Asing ketimbang bahasa Indonesia. Mulai dari pencarian siswa-siswa unggul hingga pemberian bea-siswa ke sejumlah siswa terpilih. Itu tidak lepas dari tes akademik bahasa Inggris. Mengapa tidak bahasa indonesia? Ini telah berakibat nyata ke sejumlah siswa. Sebab, beberapa siswa tidak memperdulikan nilai Bahasa Indonesia, karna masa depan mereka ditentukan oleh bahasa Inggris salah satunya. Pada tahun 2012 UN SMA kemarin, Menteri Pendidikan mengumumkan, bahwa nilai mata UN paling rendah yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, apakah itu tidak cukup bukti. Penanaman nilai luhur bangsa Indonesia itu tercantum didalam bahasa Indonesia. Karna bahasa merupakan perlambangan bunyi yang menunjukkan karakter anak bangsa. Tidak salah jika bahasa Inggris masuk kedalam pemilihan siswa unggulan. Namun selayaknya, bahasa Indonesia diutamakan. Ini negara Indonesia yang menjunjung bahasa persatuan. Bukan negara indonesia yang menjunjung bahasa asing.



Keempat keterangan tersebut telah menunjukkan dominannya aspek asing dalam Indonesia. Dari perekonomian, kebudayaan, hingga pendidikan indonesia yang tidak lepas dari pengaruh asing. Sebagai anak bangsa, kita harus bisa memfilter aspek tersebut. Jangan sampai, generasi berikutnya tidak mengenal karakter bangsa Indonesianya sendiri karna telah bercampur dengan karakter asing yang dominan.



    Nah yang jadi Pertanyaan Kenapa Hal ini bisa Terjadi???

Read More